RADAR UPDATE | SOPPENG — LPPTKA-BPKPRMI Kabupaten Soppeng melaksanakan wisuda santri yang dilaksanakan di halaman rumah jabatan Bupati Soppeng, Minggu (24/09/2023).
Mengawali acara Ketua panitia Andi Muhammad Ikram menyampaikan kegiatan ini dihadiri 397 santri yang terdiri dari 6 kecamatan, dua kecamatan belum aktif TA-TPKnya yaitu Kecamatan Ganra dan Donri-Donri.
Andi Muhammad Ikram berharap kedua kecamatan yang belum aktif dikemudian hari agar mengaktifkan TA-TPKnya, sehingga pada tahun- tahun berikutnya akan lebih meriah lagi dengan banyaknya anak-anak kita yang diwisuda, karena sesungguhnya anak-anak kita ini kelak akan menjadi penerus bangsa yang mempunyai cita-cita yang tinggi.
Lanjut Andi Muhammad Ikram sesuai tema kita Generasi yang Gemilang, generasi yang selalu dekat dengan Alquran dan di setiap gerak dan langkahnya hanya untuk Allah SWT.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar Supriansa, SH, MH dalam orasi kebangsaan Wisuda Santri LPPTKA-BPKPRMI Kabupaten Soppeng menyampaikan kebanggaannya menyaksikan anak-anak santri menjalani prosesi pewisudaan.
Dalam orasinya, Supriansa menceritakan, awal perjalanan karirnya dari seorang anak petani di Leworeng, yang mengembala sapi, hingga menjadi Wakil Bupati mendampingi Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE dan sekarang menjadi anggota DPR-RI, sebagai motivasi untuk anak-anak santri.
"Supriansa juga menceritakan fungsi anggota DPR-RI, dan kiprahnya selama sebagai anggota DPR-RI".
Supriansa juga menceritakan kalau selama ini dirinya tidak pernah menggunakan program dan anggaran pemerintah atau kementerian dalam membantu masyarakat yang kurang mampu atau membantu korban bencana.
Semua itu saya menggunakan dana pribadi. Karena jujur saya sampaikan bahwa program Bedah Rumah atau Bansos adalah program pemerintah bukan program anggota DPR. Anggota DPR hanya memiliki 3 fungsi yaitu satu Fungsi Legeslasi atau membuat UU. kedua Fungsi anggaran. DPR berfungsi Membahas dan menyetujui anggaran pemerintah. Ketiga adalah pengawasan. Anggota DPR memberikan pengawasan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya, Sambungnya.
Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI Supriansa juga sangat prihatin adanya dugaan penyimpangan program Bedah Rumah maupun Bantuan Sosial PKH yang sudah ramai di google pemberitaannya banyak penyimpangan.
Olehnya Supriansa mengharapkan Kapolres Soppeng untuk menyelidiki dan mengusut dugaan penyimpangan program Bedah Rumah di Soppeng.
"Meminta APH untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan bantuan bedah rumah di Soppeng sebagai bentuk respon atas pernyataan Bupati Soppeng yang sebelumnya disampaikan dalam penyampaian sambutannya", ujarnya.
Olehnya saya minta ke aparat hukum untuk melakukan penyelidikan terkait soal ini. Sudah banyak laporan tentang pemotongan dan penyalahgunaan bantuan Bedah rumah ini, tukasnya.
"Saya mendengar bocoran bantuan bedah rumah yang diberikan ke masyarakat tidak diberikan dalam bentuk uang, namun dengan bermacam-macam motif mereka lakukan. Belum lagi penerima bantuan bedah rumah diarahkan untuk berbelanja di toko tertentu dengan harga satuan terlalu tinggi", bebernya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE mengeluhkan bantuan Bedah Rumah yang dibawa oknum anggota DPR-RI yang banyak membuat kekacauan di Kabupaten Soppeng.
“Program Bedah Rumah yang mestinya data penerima bantuannya ada di pemerintah, tetapi karena alokasi pembagiannya dilaksanakan oleh anggota DPR-RI, dibawa oknum anggota DPR-RI yang dasar pemberiannya berdasarkan pertemanan dan keluarga, akhirnya menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan ditengah masyarakat”, pungkas Andi Kaswadi.
Hadir dalam wisuda santri Wakapolres Soppeng dan jajaran Forkopimda, Ketua BKPRMI Sulsel, Syamsuddin, SS, M.Si ketua BKPRMI kab Soppeng, para guru santri, Camat, Kepala Desa se Kab. Soppeng, para ketua organisasi Soppeng, dan para orang tua santri. (***)
Publish : OVA-IWO
